Analisis Peristiwa Politik

20 February 2009 at 9:00 AM (perkuliahan)

Analisis Peristiwa Politik
Berdasarkan 5 Pandangan Politik

1. KLASIK (”BHP Atur Keringanan Kuliah”)
Sumber: Media Indonesia, Selasa, 27 Mei 2008, hal. 5
Deskripsi Peristiwa
Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan akan mengakomodasi minimal 20% dari total mahasiswa setiap perguruan tinggi untuk diberikan keringanan biaya kuliah. Skema keringanan pembiayaan kuliah itu antara lain meliputi pemberian beasiswa, pinjaman mahasiswa berbasis kampus, dan memberikan pekerjaan sambil kuliah. Fasli Jalal mengemukakan hal itu seusai peluncuran program Satu Keluarga Satu Sarjana oleh Baznas di Gedung Depdiknas. Menurut Fasli angka minimal 20% itu sudah menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR, dalam pembahasan terakhir mengenai RUU BHP. Diharapkan, jika RUU BHP yang ditargetkan selesai tahun ini dapat disahkan, akan lebih banyak lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan di universitas. Dengan RUU BHP, pemerintah berharap perguruan tinggi menawarkan program yang bervariasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Dirjen Depdiknas mengakui sudah ada universitas yang sudah men’jemput bola’ agar mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan kuliah, yakni Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor. Namun, jaminan pengadaan kuliah bagi mahasiswa kurang mampu tersebut ditanggapi sinis oleh pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Utomo Dananjaya, menurutnya jumlah beasiswa yang akan diberikan untuk mahasiswa masih terbilang minim. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi mengungkapkan alokasi minimal 20% sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk meringankan kuliah mahasiswa masih menjadi masalah alot yang belum dicapai antara pemerintah dan DPR.
Analisis
Peristiwa di atas dapat digolongkan ke dalam peristiwa politik karena RUU BHP dengan akomodasi minimal 20% sudah menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR yang merupakan elit politik negeri ini. Selain itu, RUU BHP ini juga menyangkut kelangsungan pendidikan pelajar di Indonesia. Pada dasarnya RUU ini memiliki tujuan agar mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan kuliah diperguruan tinggi setara dengan mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu. Hal ini menunjukan adanya landasan etis dan filosofis yang menekankan pada ’apa yang seharusnya dilakukan’ dan ’dengan cara apa sebaiknya’ suatu kegiatan politik (penyepakatan RUU) itu diwujudkan agar tujuan bersama tersebut terpenuhi (Surbakti, 1992). Sedangkan menurut Aristoteles, RUU BHP ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan/kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat dimana kebaikan/kepentingan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kebaikan/kepentingan swasta. Harapan pemerintah agar perguruan tinggi menawarkan program yang bervariasi sesuai kebutuhan masyarakat merupakan wujud pandangan politik klasik.
Kelemahan pandangan ini adalah terkadang kegiatan politik era modern tidak mungkin ’sesempurna’ itu. Hal ini dibuktikan dengan keraguan dari Utomo Dananjaya sebab alokasi dana sejumlah minimal 20% tersebut dinilai masih minim serta persidangan yang alot sebelum akhirnya lahir kesepakatan antara pemerintah dan DPR menunjukan bahwa pandangan politik klasik ini sulit diaplikasikan pada kehidupan politik.
Kesimpulan
Peristiwa penyepakatan RUU BHP tersebut tepat dilihat dari sudut pandang politik klasik sebab bertujuan untuk mewujudkan kebaikan/kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat dalam hal ini mahasiswa yang kurang mampu. Meskipun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kekurangan yang mengindikasikan kesulitan pandangan ini diterapkan ke dalam kehidupan berpolitik.
2. KELEMBAGAAN (”Kabinet Baru Kongo Terbentuk”)
Sumber: Media Indonesia, Senin, 3 November 2008, hal 20
Deskripsi Peristiwa
Parlemen Republik Demokratik Kongo, kemarin, menyetujui kabinet baru yang akan mengambil alih tugas untuk menemukan cara mewujudkan kembali perdamaian di wilayah timur negara itu. Dalam voting kemarin, sebanyak 294 anggota parlemen mendukung kabinet pimpinan Perdana Menteri Adolphe Muzito tersebut dan 67 sisanya menyatakan abstain. Persetujuan atas pemerintahan baru itu menyusul perdebatan selama dua hari mengenai konflik di wilayah timur Kongo antara militer dan pemberontak pimpinan Laurent Nkunda yang kembali meletus sejak Agustus 2008 lalu. Presiden Joseph Kabila mengatakan kabinet baru tersebut adalah tim yang akan memegang misi keamanan dan rekonstruksi guna menangani konflik.
Analisis
Peristiwa terbentuknya kabinet baru Kongo pimpinan Perdana Menteri Adolphe Muzito dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pandangan politik kelembagaan. Keberadaan kabinet baru tersebut telah memenuhi salah satu syarat pandangan politik kelembagaan menurut Weber, yakni terdapat berbagai struktur yang mempunyai fungsi berbeda-beda seperti jabatan, peranan, dan lembaga-lembaga yang memiliki tugas yang jelas batasnya, bersifat kompleks, formal dan permanen (Surbakti, 1992). Kabinet tersebut tentu saja terdiri dari menteri-menteri yang membawahi berbagai bidang yang diperlukan serta lembaga-lembaga setingkat kementrian misalnya pada negara Indonesia terdapat Bank Indonesia yang pejabatnya setingkat menteri, Gubernur Bank Indonesia. Pengadaan lembaga tersebut dapat ditemui pada negara maju dan berkembang yang sudah memiliki struktur pemerintahan yang stabil (modern national state).
Pandangan politik kelembagaan, menurut Weber, juga mengharuskan negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat keputusan final dan mengikat seluruh warga negara. Hal ini terlihat pada tujuan pembentukan kabinet baru Kongo yakni memegang misi keamanan dan rekonstruksi untuk mengakhiri konflik yang merupakan keputusan final yang harus dicapai dan keputusan ini harus dipatuhi oleh kedua pihak yang bersengketa.
Kesimpulan
Peristiwa terbentuknya kabinet baru Kongo pimpinan Perdana Menteri Adolphe Muzito tepat jika dilihat dari kacamata politik kelembagaan. Hal yang menjadi kata kunci adalah adanya sebuah struktur kabinet baru yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda serta batasan yang jelas. Kabinet tersebut juga bersifat kompleks dan formal meski melalui artikel tersebut tidak diketahui apakah kabinet tersebut bersifat permanen atau tidak.

3. KEKUASAAN (”Australia Keluarkan Travel Advice”)
Sumber: Republika, Senin, 27 Oktober 2008, hal. 11
Deskripsi Peristiwa
Pemerintah Australia mengeluarkan travel advice kepada warganya agar tidak
bepergian ke Indonesia, termasuk Bali. Pemberlakuan travel advice ini dimulai sejak Jumat, 24 Oktober 2008. Penyebab dikeluarkannya travel advice ini karena pemerintah Indonesia akan mengeksekusi pelaku Bom Bali pada November. Situs Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menerima laporan yang mengindikasikan adanya teroris berencana melakukan serangan terhadap sejumlah target sehingga pemerintah Australia menyarankan agar warganya mempertimbangkan kembali keperluan bepergian ke Indonesia. Bahkan dalam situs National Schoolies Week, pemerintah menyarankan semua pihak mematuhi aturan pemerintah. Karena itu, rencana ribuan remaja Australia yang berencana berkunjung ke Pantai Kuta, Bali untuk mengisi liburan terancam dibatalkan. Juru bicara Deplu RI, Teuku Faizasyah, merespon travel advice ini dengan mengatakan mestinya tak ada kekhawatiran yang berlebihan sebab pemerintah Indonesia akan mengantisipasi apapun yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi ini.

Analisis
Dalam peristiwa di atas, pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, sebagai pelaku politik telah melaksanakan suatu bentuk politik kekuasaan yakni mengeluarkan travel advice. Menurut Ramlan Surbakti (1992) kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dalam hal ini, tentu saja pemerintah Australia sebagai ”orang” yang mempengaruhi. Pada peristiwa politik di atas kemampuan mempengaruhi pihak lain dilakukan dengan menyarankan sekaligus memerintahkan warga Australia untuk tidak bepergian ke Indonesia perintah tersebut dilengkapi laporan yang diterima (DFAT) yang berfungsi untuk memperkuat kemampuan mempengaruhi warga.
Kesimpulan
Peristiwa politik di atas sudah tepat jika dilihat dari sudut pandang politik kekuasaan. Namun pada peristiwa di atas, konsep kekuasaan menjadi rancu dengan kewenangan yang juga merupakan salah satu konsep dalam ilmu politik. Sehingga konsep kekuasaan menjadi meluas dan kurang tajam (Surbakti, 1992).

4. FUNGSIONALISME (”Pelaksanaan BLT di Bogor”)
Sumber: Tabloid Sambung Hati 9949, Edisi 23, 11-17 Agustus 2008, hal 5
Deskripsi Peristiwa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bagian dari Program Pro Rakyat Kluster I yaitu bantuan dan perlindungan sosial. BLT merupakan uang tunai yang diberikan kepada 19, 1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak. Pada tahun 2008 pemerintah memberikan BLT Rp 100.000 per bulan selama tujuh bulan dengan rincian diberikan pada tahap I Rp 300. 000 per 3 bulan (Juni – Agustus) dan tahap II Rp 400.000 per 4 bulan (september – Desember).
Kantor Pos Cabang Kota Bogor, Jawa Barat, melaksanakan pencairan BLT pada tanggal 11 Juni – 26 Juli 2008 di 6 kecamatan yang meliputi 67 kelurahan kepada 40.269. RTS dan alokasi dana sebesar Rp 12.080.700.000. Sedangkan Kantor Pos Cabang Kabupaten Bogor melaksanakan pencairan dana BLT tanggal 26 Juni – 26 Juli 2008 di 22 kecamatan kepada 157.092 RTS dan alokasi dana sebesar Rp 47.127.600.000.
Mekanisme pendistribusian BLT diawali dengan penyerahan data nominasi penerima BLT berdasarkan BPS Pusat lepada kepala desa untuk dilakukan verifikasi agar diperoleh data penerima BLT lebih akurat. Kemudian hasil verifikasi diserahkan kepada Kantor Pos Kota Bogor untuk diperbarui menjadi daftar penerima BLT. Selanjutnya kantor pos memberikan kupon BLT kepada RTS melalui kepala desa masing-masing. Pencairan BLT dilakukan sesuai jadwal supaya tidak terjadi antrian yang berlebihan.
Analisis
Seperti yang telah dilansir di atas bahwa Program BLT adalah bagian dari Program Pro Rakyat Kluster I yaitu bantuan dan perlindungan sosial sehingga peristiwa pemberian dana BLT di atas termasuk kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Sebab kegiatan tersebut sudah terprogram dan terlihat pelaksanaanya telah dilakukan. Kegiatan perumusan dilakukan oleh pemerintah pusat (presiden, jajaran kabinetnya, dan anggota DPR) selaku elit politik sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat propinsi sampai kelurahan/desa. Ini merupakan pandangan fungsionalisme di mana politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum.
Berkaitan dengan kegiatan politik, Lasswell Easton dalam Surbakti, 1992 menyatakan bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat suatu masyarakat. Nilai yang dimaksud dalam peristiwa di atas berupa nilai abstrak yakni keadilan dan persamaan mendapatkan penghidupan yang layak sekaligus mewujudkan nilai konkret yaitu pengadaan pangan, sandang, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Kesimpulan
Peristiwa pemberian dana BLT di atas tepat jika dilihat dari pandangan politik fungsional. Sebab Pemerintah berusaha merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan umum menyangkut masyarakat meski kefektivitasan pemberian dana BLT masih dapat dipertanyakan baik secara ekonomis maupun psikologis.

5. KONFLIK (”Disiapkan, Judicial Review RUU Pornografi”)
Sumber: Media Indonesia, Senin, 3 November 2008, hal. 2
Deskripsi Peristiwa
Perjuangan menolak klausul-klausul dalam RUU Pornografi belum berakhir, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) telah menyiapkan bahan judicial review yang bahannya terdiri dari dua jalur, bahan uji formil dan uji materiil. Umi, perwakilan pihak APIK menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang sejalan dengan pandangan LBH APIK dan dalam waktu dekat akan digelar rapat untuk mengerucutkan dan menyamakan pandangan sebelum judicial review diajukan ke Mahkamah Konstitusi. LBH APIK juga berkoordinasi dengan PDIP yang memberikan informasi mengenai rencana sejumlah masyarakat di Bali, Manado, Yogyakarta, dan Jawa Timur untuk mengajukan judicial review.
Terkait dengan upaya uji formal, LBH APIK mengajukan dua klausul berkaitan dengan pelanggaran prosedur, pertama klausul terkait pelanggaran terhadap UU 10/2004 tentang peraturan pembahasan RUU dengan menutup akses parsipatoris masyarakat. Kedua, klausul menyangkut pelanggaran atas keputusan Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 23 Oktober 2008. Sedangkan melalui upaya uji materiil, LBH mengajukan gugatan atas Pasal 20, 21, dan 22 yang mengatur peran serta masyarakat. Selain itu, Ketua Komponen Masyarakat Bali (KMB), I Gusti Ngurah Harta, menganggap UU tersebut bertentangan UUD 1945 karena mendiskriminasikan sebagian warga bangsa.
Analisis
Artikel di atas menggambarkan suatu peristiwa politik sebab pengesahan RUU Pornografi sangat berkaitan dengan kehidupan publik yakni pengaturan perilaku masyarakat yang mengarah pada pornografi. Namun terdapat pihak-pihak yang tidak setuju akan pengesahan RUU Pornografi yakni LBH APIK dan beberapa lembaga terkait yang berusaha mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukan adanya perbedaan pendapat yang merupakan upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai yang disebut konflik (Surbakti, 1992). Menurut pandangan konflik, konflik merupakan gejala yang serbahadir dalam masyarakat, temasuk dalam proses politik. Akan tetapi, hampir dalam semua proses politik selain ada konflik pasti akan ada konsensus, kerjasama, dan integrasi yang dapat meredam konflik itu sendiri. Sehingga keputusan politik dapat juga dimaknai sebagai penyelesaian konflik politik.
Kesimpulan
Peristiwa di atas dapat dipandang melalui pandangan politik konflik sebab terjadi perbedaan pendapat dan usaha yang keras untuk tetap mempertahankan perbedaan pendapat tersebut. Namun RUU Pornografi yang akan disahkan yang merupakan keputusan politik bisa saja merupakan langkah penyelesaian konflik meski tidak dapat disadari secara langsung.

Referensi

Surbakti, Ramlan.(1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: