Ujian Akhir Semester

12 December 2008 at 11:38 AM (Uncategorized)

1. Paramilitary Policing tetap diperlukan.

Menjawab pertanyaan nomor satu mengenai apakah Paramilitary Policing masih diperlukan, penulis akan memulainya dengan mengemukakan definisi paramilitary olicing terlebih dahulu. Adrianus Meliala menyatakan bahwa paramilitary policing merupakan suatu kegiatan yang sepenuhnya mengandalkan pada kemampuan dan sumber daya kepolisian, dengan preferensi pada cara kerja militer dan penggunaan tindakan tegas. Dalam hal ini, paramilitary policing memang sangat bertolak belakang dengan community policing yang mengedepankan kemitraan dengan masyarakat. Paramilitary policing mengharuskan polisi bertindak penuh kemandirian tanpa partisipasi dan campur tangan masyarakat, misalnya tidak mungkin seorang polisi memerintahkan masyarakat membeli alat penjinak bom melainkan polisi harus membelinya sendiri.

Paramilitary Policing tetap diperlukan, hanya pelaksanaanya hanya terbatas pada situasi-situasi khusus. Yang dimaksud dengan situasi khusus adalah situasi dimana segala macam bentuk perdamaian sudah tidak dapat diupayakan lagi. Sehingga membutuhkan penggunaan senjata tajam dan kekerasan serta penggunaan komunikasi dengan bahasa yang otoriter dan tegas yang dihasilkan dari kurikullum bernuansa militer yang memang ditanamkan kepada Polri, misalnya pada situasi perang atau usaha pencarian teroris. Pada situasi perang penggunaan senjata tajam bahkan senjata api adalah suatu keharusan yang berguna untuk melindungi Polri dari serangan musuh. Begitupula ketika Polri harus berhadapan dengan teroris yang sedang dicari, sangat mungkin teroris memiliki persenjataan yang lebih canggih. Oleh karena itu model paramilitary policing memang harus dilaksanakan pada situasi seperti ini.

Demikian pula pada kasus penanganan tindak pidana korupsi, polisi harus menunjukan ketegasan ketika menangkap tersangka. Polisi tidak boleh ”memandang bulu”. Konsep paramilitary policing yang mengedapankan komunikasi dengan bahasa yang otoriter dan tegas sangat cocok diterapkan pada tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi walaupun polisi juga tetap harus memperhatikan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh pelaku tersebut.

Selain itu, paramilitary policing juga identik dengan atribut, seragam, sikap tubuh, sebutan bagi personil, jenjang kepangkatan, nama kesatuan, prosedur tetap, mekanisme, pertanggungjawaban, dan fisi kerja. Tanda-tanda yang menunjukan paramilitary policing tidak perlu diperlihatkan oleh pihak kepolisian melalui hal-hal kecil seperti di atas. Hal yang lebih penting yang harus dilakukan oleh Polri adalah mengubah cara pikir mengenai seperti apa sebenarnya paramilitary policing dan bagaimana caranya agar paramilitary policing dapat diimplementasikan kepada masyarakat dengan baik. Polri harus dapat menunjukan bahwa paramilitary policing memang perlu dilakukan pada situasi-situasi khusus yang tidak meresahkan dan bahkan merugikan masyarakat. Dengan demikian polisi akan dinilai makin professional dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kekuatan Communitiy Policing versi Jepang.

Kepolisian Jepang dengan Community Policing-nya dapat dikatakan lebih maju dan menempatkan posisi sebagai penegak hukum modern. Namun predikat modern ini bukan hanya dilihat dari berbagai fasilitas pendukung tugas yang serbamodern tetapi didukung dengan cara berpikir dan cara bertindak yang kreatif dan efektif. Penegakan hukum modern merupakan suatu konsep penegakan hukum yang berorientasi dan menitik beratkan pada tindakan preventif dibandingkan tindakan represif. Adapun implementasi tindakan ini diwujudkan dalam rangka menurunkan angka kejahatan, menghilangkan rasa cemas masyarakat, mencegah timbulnya kejahatan dan mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik (www.lcki.org).

Dalam suatu artikel Takeuchi Naoto, Direktur Internasional National Police Agency (NPA) menyatakan bahwa Polisi Jepang sangat jarang menggunakan senjata api. Anggota polisi Jepang dilengkapi dua macam senjata yakni pistol dan tongkat berbahan metal yang dapat diatur daya jangkaunya sesuai kebutuhan. Polisi Jepang juga dilengkapi rompi anti peluru. Menurut Takeuchi keistimewaan polisi Jepang adalah terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan polisi. “Masyarakat Jepang tidak takut pada polisi,” tambahnya. Selain itu dalam melaksanakan patroli, polisi Jepang selalu mengutamakan penggunaan tongkat daripada pistol. Pihak kepolisian Jepang menurutnya, berusaha memaksimalkan fungsi KOBAN yang mirip dengan pos polisi di Indonesia, dan kini berjumlah 6.600 KOBAN di seluruh wilayah Jepang. Seluruh KOBAN dilengkapi alat identifikasi dan komunikasi yang canggih untuk membantu kerja polisi. “KOBAN tersebut terbuka terhadap pengaduan masyarakat. Sistem kepolisian Jepang yang menekankan kedekatan ke masyarakat telah diakui di seluruh dunia dan telah diadopsi berbagai negara, seperti Singapura, Kamboja, Brasil, Filipina, Thailand dan kini Indonesia. (www.tempointeraktif.com)

Berdasarkan artikel di atas dapat disarikan bahwa kekuatan community policing versi Jepang terletak pada terjalinnya hubungan baik antara polisi dengan masyarakat, ketersediaan teknologi dan dana yang memadai, dansedikitnya penggunaan senjata tajam yang dapat menghindarkan masyarakat dari trauma dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Hubungan Comumunity Policing dengan Paramilitary Policing

Peksanaan Community Policing oleh pihak kepolisian akan cenderung menunjukan sedikit kemungkinan terjadinya penyimpangan daripada pelaksanaan Paramilitary Policing. Sebab jika pelaksanaan paramilitary policing tidak terkendali, nilai meng-arus-utamakan Community Policing bisa terhambat, permasalahan menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia akan semakin meningkat, niat Polri untuk menjadi lebih sensitif dengan permasalahan yang ada di masyarakat dengan mengedepankan Polwan juga terhambat dan akhirnya “wajah” Polri akan terlihat semakin “eram” dan “sangar” ketimbang TNI. Sehingga terlihat hubungan yang bersifat berbanding terbalik antara Community Policing dengan Paramilitary Policing, dimana jika Polri mengedepankan Community Policing, dengan sendirinya konsep Paramilitary Policing akan berkurang (walaupun harus tetap dilakukan pada situasi-situasi tertentu) begitupula sebaliknya.

4. Implementasi Community Policing tidak kondusif pada daerah dengan karakteristik

Sasaran pemolisian masyarakat pada dasarnya dalah komunitas ayau kelompok

masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu atau lingkungan komunitas yang memiliki kesamaan profesi (kesamaan kerja, hobi, keahlian, dan kepentingan) sehingga warga masyarakat tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama. Tetapi dapat saja pada tempat yang berjauhan selama komunikasi antara warga satu dengan lainnya berlangsung intensif.

Masyarakat atau “Community = komunitas” dalam Community Policing” sangat penting dipahami karena mempunyai pengertian yang khas. Pengertian ini dikaitkan dengan penyusunan organisasi Kepolisian dalam melaksanakan tugas pelayanan, upaya pencegahan-pencegahan kejahatan dan ketidak tertiban, dan mengurangi rasa takut akan kejahatan. Dalam konteks CP ”community” mengandung dua pengertian penting.

Pertama, masyarakat berdasar geografi (geographic community) yaitu suatu kelompok warga masyarakat yang berada secara tetap atau berdiam dalam suatu daerah tertentu. Daerah tersebut ditetapkan oleh Polisi dengan syarat antara lain luas daerah yang relatif kecil dan mempunyai batas-batas yang jelas. Kepolisian harus memperhatikan komunitas dalam menetapkan batas – batas daerah/komunitas agar keunikan geografi dan karakteristik sosial warga yang ada sedapat mungkin harus tetap dipertahankan.

Pada setiap (geographic community) tersebut polisi menempatkan satu atau lebih anggota polisi sesuai kebutuhan. Anggota ini berfungsi sebagai Petugas Polmas (Community Police Officer/CPO) bagi lingkungan tersebut. Kedua, pada masyarakat yang lebih luas selalu terdapat kelompok berdasar kepentingan (community of interest). Mereka adalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Sebagai contoh adalah komunitas penggemar olahraga atau seni, komunitas suku tertentu, komunitas gay, komunitas berdasar profesi, komunitas pengemudi angkutan umum, kelompok minoritas, dan lain-lain. Kelompok ini selalu ada dalam setiap masyarakat dan keberadaannya tidak mengenal batas-batas geografi tertentu. Kelompok-kelompok ini satu dengan lainnya mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga berpotensi memicu konflik. Polisi harus mampu membina kelompok-kelompok tersebut agar tidak terjadi konflik. Kemampuan menyelesaikan konflik (conflic-resolution) merupakan salah satu ketrampilan yang harus dipunyai petugas polisi dalam rangka Polmas (www.sikat.or.id).

Pada daerah konflik, implementasi community policing kurang signifikan. Sebab community policing lebih menekankan pada pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada masyarakat (kemitraan polisi dengan masyarakat). Pada daerah yang memang sedang berlangsung konflik community policing tidak mungkin dilakukan karena masyarakat tidak dapat lagi mencampuri urusan polisi. Polisi pada daerah konflik dihadapkan pada masalah yang sangat besar. Perlu ada paramilitary policing, dimana polisi bertindak sebagai penengah antara dua kelompok yang berkonflik. Polisi bertugas menertibkan dan mengamankan situasi. Sedangkan konsep community policing menekankan pada fungsi polisi sebagai pelindung masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan. Sehingga pada daerah konflik jelas konsep community policing kurang tepat dilaksanakan.

Jika kita melihat penerapan Polmas oleh Babinkamtibmas dimana polisi harus sesering mungkin menyambangi desa binaannya dan kegiatan-kegiatan warga agar warga dapat lebih terbuka membantu Polri, melakukan dialog secara aktif dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan adat untuk menggairahkan warga secara sadar berperan serta dalam memelihara Kamtibmas, mendatangi pabrik-pabrik untuk melakukan dialog dengan pemilik atau pengelola beserta perwakilan para pekerja untuk menanamkan pentingnya menjaga keamanan dan mencegah tindakan pemogokan dan anarkis yang dapat mengganggu Kamtibmas, melakukan penyuluhan secara terprogram kepada para pemuda, pelajar dan mahasiswa di wilayahnya tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba, minuman keras, pencurian dan perkelahian serta pentingnya kesadaran menjadi polisi bagi diri mereka sendiri, dan semua tindakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan juklak, juklap dan juknis yang ada dan telah ditetapkan (www.isiindonesia.com) terlihat bahwa pelaksanaan community policing menekankan pada kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penagkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan KAMTIBMAS dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Community Policing juga menitik beratkan pada pencegahan terjadinya kejahatan dengan menekankan keaktifan atau partisipasi masyarakat. Polisi harus berusaha bermitra secara aktif dengan masyarakat yang dapat dilakukan dengan pembinaan dan penyuluhan masyarakat. Tindakan ini tidak mungkin dilakukan pada masyarakat yang sedang dalam kondisi konflik.

Pada kondisi konflik polisi harus memikirkan cara yang lebih efektif misalnya dengan memberlakukan embargo atau batas wilayah agar konflik dapat berkurang. Proses pengambilan keputusan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan pada masyarakat yang mengalami konflik berasal dari petinggi Polri yang tentunya sudah sangat memahami penyebab konflik tersebut. Selain itu, petinggi Polri juga harus memiliki alternatif solusi yang dapat diajukan agar konflik cepat selesai.

5. Fungsi dan kegiatan kepolisian yang tidak seyogyanya dijalankan dengan model paramilitary policing adalah dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam upaya penegakkan hukum Polri tetap perlu melaksanakan model paramilitary policing untuk menuntaskan suatu kasus.

Misalnya pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban berlalu lintas polisi justru harus mengedepankan community policing sebab saat itulah citra polisi secara langsung dilihat oleh masyarakat sebagai pelindung dan pengayom. Jika terjadi suatu penilangan terhadap supir angkot misalnya polisi harus bisa menyelesaikan masalah secara baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kepolisian. Bukan dengan menghardik, mengacam atau bahkan menggunakan kekerasan fisik yang mengindikasikan adanya paramilitary policing. Atau pada contoh kasus lain misalnya ketika ada sekumpulan anak yang membuat keributan dengan bermain petasan dan perkara tersebut terdengar dan akhirnya diproses oleh polisi. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh polisi bukan memarahi sekumpulan anak tersebut melainkan membina dan memberikan penyuluhan.

Sebaliknya pada proses penegakkan hukum seperti pada tindak pidana korupsi dan terorisme polisi harus menggunakan paramilitary policing. Sudah tidak diragukan lagi pada pengungkapan kasus terorisme Kepolisian melalui intelnya berhasil mengungkap banyak teroris. Tindak pidana teroris dan korupsi merupakan tindak pidana yang berat. Dimana pelaku sudah jelas melakukan kesalahan yang merugikan banyak orang.

Polri dalam melaksanakan pemolisian harus meninggalkan gaya militeristik yang diganti dengan pemolisian yang sesuai dengan fungsi polisi sebagai kekuatan sipil yang diberi kewenangan untuk menjadi pengayom masyarakat dan penegak hukum. Dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Model pemolisian dalam penyelenggaraan tugas Polri agar dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya adalah pemolisian yang berorientasi pada masyarakat. Yang dibangun melalui kemitraan (partnership) dan memecahkan masalah sosial yang terjadi. Dalam hal ini pemolisiannya tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi dalam pemolisiannya berupaya untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi antara lain corak masyarakat, kebudayaannya, gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. (www. dharana-lastarya.org)

Variasi gaya/model pemolisian yang secara garis besar dapat dibagi dua yang pertama adalah pemolisian konvensional yang menekankan pada kepolisian dan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan keteriban melaui Kecepatan tindakan (secara reaktif dan proaktif) dan penegakkan hukum serta memerangi kejahatan (Crime fighter) (Mark H Moore, et all dalam Cordner Garry W, 1996: hal 1-4). Jenis-jenis pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah : pemolisian reaktif (reactive policing), pemolisian ala pemadam kebakaran (fire brigade policing), pemolisian para militer (paramilitary policing), pemolisian tipe putar nomor telpon (dial-a-cop policing), ordner, gary; Larryk .gaines, Victor E. Kappeler: 1996: 277-280), pemolisian reaksi cepat (rapid response policing), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (enforcement-oriented policing).

Kedua adalah pemolisian modern yang merupakan antitesa dari pemolisian konvensional , yang mempraktekan gaya pemolisian ini, sadar sepenuhnya akan akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan–tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah penuntasan masalah (problem solving policing) (Cordner, gary; Larry k .gaines, Victor E. Kappeler: 1996: 28, 131), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pada pelayanan atau jasa-jasa publik (public service policing), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (resource based policing) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (community policing). (Meliala, 1999) (www. dharana-lastarya.org).

DAFTAR PUSTAKA

http://72.14.235.132/search?q=cache:z2tqHXiGO-oJ:www.lcki.org/mod.php%3Fmod%3Dpublisher%26op%3Dviewarticle%26artid%3D65+community+policing+versi+jepang&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id&client=firefox-a

(di unduh pada Jumat, 12 Desember 2008, pukul 14.00 wib)

http://72.14.235.132/search?q=cache:6ltqFYQGgs4J:sikat.or.id/%3Fp%3D4+karakteristik+daerah+implementasi+community+policing&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id&client=firefox-a

(di unduh pada Jumat, 12 Desember 2008, pukul 14.38 wib)

http://72.14.235.132/search?q=cache:I3VIuDCchdUJ:www.isiindonesia.com/berita/halaman-15.html+apakah+community+policing+cocok+untuk+daerah+konflik&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id&client=firefox-a

(di unduh pada Jumat, 12 Desember 2008, pukul 15.58 wib)

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/03/29/brk,20050329-31,id.html

(di unduh pada Jumat, 12 Desember 2008, pukul 16.18 wib)

http://www.dharana-lastarya.org/?pilih=lihat&id=128)

(di unduh pada Jumat, 12 Desember 2008, pukul 17.00 wib)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: